Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017 Tentang Akad Ijarah Terhadap Mekanisme Penetapan Ujrah dan Sistem Kerja Pada Industri Perabot (Suatu Penelitian di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya)

Ijarah adalah sebuah akad sewa yang dapat digunakan seseorang untuk bisa menggunakan jasa orang lain atau manfaat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang diperbolehkan dalam Islam. Dengan adanya akad tersebut, penyewa memiliki kewajiban untuk membayar upah sebagai salah satu kewajibannya kepada orang yang disewa jasanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penetapan ujrah dan sistem kerja pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya. Adapun jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian sosiologis empiris, dimana data utama diperoleh dari teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi perpustakaan. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah dan melarang untuk menunda-nundanya. Praktik upah yang terjadi pada industi perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya ini atasan sering sekali menunda-nunda gaji karyawan. Fenomena ini menjadi penyebab utama atas kekesalan para pekerja dan mengurangi keihklasan pekerja dalam melaksanakan tugas. Penundaan pembayaran upah yang terjadi di industri perabot bandar baru pidie jaya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip perburuhan dalam hukum Islam yang lebih mengutamakan pembayaran upah bagi pekerja secara langsung setelah pekerjaannya usai. Sedangkan sistem kerja pekerja borongan pada industri perabot di Kecamatan Bandar Baru Pidie Jaya pekerja tidak menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, sehingga dapat mengakibatkan atasan merasa terdhalimi atas perbuatannya. Oleh karena praktik yang terjadi pada industri perabot tersebut belum sesuai dengan ketentuan Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112 Tahun 2017 pada ketetapan ke empat point ke empat yaitu mu’jir wajib memiliki kemampuan untuk menyerahkan manfaat