As-Sulhu Dalam Kasus Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Keadilan Restoratif)

Pada tahun 2023, sebuah kasus penganiayaan berat di Aceh menarik perhatian publik. Kasus ini diselesaikan melalui perdamaian di luar proses hukum formal, dengan melibatkan adat istiadat setempat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah apa yang dijadikan dasar hukum Kepolisian Resor Pidie menyerahkan penyelesaian perkara penganiayaan berat ke aparatur Gampong Puuk dan bagaimana As-Sulhu dalam kasus penganiayaan berat tersebut dapat dikualifikasi sebagai keadilan restoratif pada hukum acara pidana Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci, yaitu penyidik dan tokoh masyarakat. Data dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif. Dasar hukum yang digunakan Kepolisian Resor Pidie menyerahkan proses penyelesaian perkara penganiayaan berat ke Gampong Puuk adalah: Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri. Selain itu as-sulhu dalam kasus penganiayaan berat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keadilan restoratif karena sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. As-Sulhu juga memungkinkan keluarga korban dan korban untuk memaafkan pelaku dan mengganti hukuman qisas dengan ganti rugi maupun kesepakatan lain. Dari pemaparan di atas disimpulkan bahwa Kepolisian Resor Pidie memilih menyerahkan penyelesaian kasus penganiayaan berat ke Gampong Puuk karena pertimbangan yuridis serta pertimbangan kemaslahatan kedua belah pihak yang berperkara. Kemudian, bahwa As-Sulhu dalam kasus penganiayaan berat tersebut dapat dikualifikasikan sebagai keadilan restoratif karena sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.