Penerapan Sanksi Parak Sebagai Larangan Kerje Sara Urang Pada Suku Gayo (Studi Kasus Kampung Hakim Wih Ilang Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah)

Sistem perkawinan suku gayo khususnya pada masyarakat di Kampung Hakim Wih Ilang menganut sistem eksogami yang diartikan dengan menikah keluar urang atau belah. Pernikahan endogami dianggap sebagai pelanggaran adat yang dikenal dengan larangan kerje sara urang. Masyarakat tidak boleh menikah yang mana sepasang suami/istri berasal dari urang yang sama. Hal ini merupakan ketetapan adat sejak zaman dahulu yang mengganggap jika tinggal di wilayah yang sama maka telah menjadi saudara dan tidak boleh menikah satu sama lain. Pelanggaran terhadap adat ini dijatuhi hukuman berupa sanksi parak. Adapun rumusan masalah penelitian ini, pertama, bagaimana penerapan sanksi parak terhadap pelaku kerje sara urang menurut adat gayo? Kedua, bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi parak terhadap pelaku kerje sara urang?. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini, pertama, Penerapan sanksi terhadap pelaku kerje sara urang menurut adat Suku Gayo ialah sanksi Jeret Naru atau biasa disebut dikalangan masyarakat gayo hukum Parak. Sanksi Parak adalah suatu hukuman yang berbentuk pengasingan seseorang ke tempat atau daerah lain apabila melakukan pelanggaran. Artinya sepasang suami istri yang telah melakukan perkawinan dengan cara melanggar peraturan yang telah dibuat khususnya larangan kerje sara urang, maka akan diasingkan dari belah asalnya. Kedua, Larangan kerje sara urang di Kampung Hakim Wih Ilang perspektif hukum pidana Islam bahwa tidak ada teori baik dari Al-Qur’an dan Hadits maupun yang melarang kerje sara urang, Dapat dikatakan bahwa adanya ketidaksesuainan teori pada hukum adat ini. Oleh karena itu kerja sara urang akan menyinggung sedikit tentang‘urf untuk membuktikan bahwa larangan kerje sara urang di kampung Hakim Wih Ilang tidak sesuai dengan syara’.