Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Lahan dijadikan Lapak Jualan di Kawasan Pantai Ulee Lheue

Aset negara dalam suatu teritorial harus diproteksi untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum, sehingga tidak dapat dikuasai dan digunakan secara personal tanpa seizin negara. Dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA telah ditetapkan ketentuan secara spesifik atas tanah milik dan juga tanah negara. Namun dalam realitasnya sebagian lahan milik negara dikuasai secara sepihak dan bertentangan secara yuridis digunakan untuk kepentingan ekonomis sebagaimana di kawasan Ulee Lheue sebagai locus kajian ini, yang menjadi fokus permasalahan di penelitian ini yaitu bagaimana tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran penguasaan lahan sebagai lapak jualan di kawasan jalan Ulee Lheue, bagaimana penguasaan kawasan jalan di wilayah Ulee Lheue terhadap aktivitas lalu lintas, dan tinjauan milk al-daulah terhadap penguasaan lahan di jalan pantai Ulee Lheue. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan observasi. Berdasarkan analisis data bahwa tindakan hukum yang dilakukan Pihak Satpol-PP muali dari himbauan dan larangan terhadap aktifitas penguasaan lahan jalan, jika ada pelaku usaha yang melanggar maka akan diberikan edukasi dan sanksi untuk memberikan efek jera karena penguasaan jalan oleh pedagang kaki lima berimplikasi pada ketidaklancaran lalu lintas dan jelas bertentangan dengan Pasal 4 Tahun 2007. Bahkan menurut konsep milk al-daulah pengusaaan jalan oleh pedagang kaki lima telah mereduksi fungsi jalan yang ditetapkan syara’ sebagai area haq al-murur dan juga bertentangan dengan kemaslahatan umum, karena perbuatan tersebut menggangu ketertiban umum dan membawa mudharat kepada para pengguna jalan, sehingga harus ditertibkan secara maksimal, agar jalan dan area sekitarnya kembali ke fungsi semula yaitu untuk area lalu lintas dan pendestrian.