Rosdiana, 190105025 (2024) Regulasi penyelenggaraan kampanye pemilu di indonesia menurut putusanmahkamah konstitusi no. 65/puu-xxi/2023 dansiyasah qadha'iyyah. Other thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
![[thumbnail of membahas tentang Regulasi Penyelenggaraan Kampanye Pemilu]](https://repository.ar-raniry.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
Rosdiana, 190105025, 2023, HTN.,.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial.
Download (2MB)
Abstract
Kekuasaan pengadilan merupakan pengejewantahan dari kekuasaan kehakiman, diartikan sebagai kekuasaan yang bebas dan indenpenden untuk melaksanakan peradilan agar mempertahankan kedaulatan hukum dan keadilan bersandarkan kepada Pancasila dan UUD 1945. MK berkewenangan melakukan judicial review, yakni proses pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan. Dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h dan penjelasan pasalnya telah bertentangan dengan UUD 1945, sehingga mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusional para pemohon. Adapun rumusan masalahnya bagaimana kronologi Putusan No. 65/PUU-XXI/2023. Kedua, apa alasan pertimbangan hakim, dan ketiga bagaimana analisis Siyasah Qadha'iyyah. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan jenis Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diambil kesimpulan uji materi terhadap perkara tersebut dinyatakan bertentangan dengan undang- undang yang berlaku. Alasan pertimbangan hakim, MK berwenang melakukan judicial review yang putusannya bersifat final, kedudukan hukum para pemohon telah sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan alasan pokok permohonan para pemohon telah yaitu telah menimbulkan ketidakpastian hukum. Alasan- alasan tersebut telah sesuai dengan hukum ketatanegaraan Indonesia, oleh sebabnya dapat diterima dan dipertimbangkan. Namun salah satu perkara yang diputuskan diterima sebagian karena para pemohon tidak memohon terhadap norma Pasal a quo yang berkaitan erat dengan penjelasan pasal yang akan dinyatakan dalam amar putusan adalah inkonstitusional, sehingga permohonan tersebut telah kehilangan objek hukumnya. Pengambilan putusan pada penelitian ini telah mengacu pada konsep kemaslahatan dan keadilan dalam Siyasah Qadha'iyyah yang berpedoman pada kaidah-kaidah Tasharruf al-Imam Manuthun bi Maslahah, Al hukmu hakimi fii masaaili al-ijtihadi yarfa’u khilaf, dan Al-hukmu yattabi’ul al-Maslahah ar-Rajihah.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | 000 Computer Science, Information and System 000 Computer Science, Information and System > 003 Systems |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara |
Depositing User: | Rosdiana diana |
Date Deposited: | 03 Jun 2024 02:51 |
Last Modified: | 03 Jun 2024 02:51 |
URI: | https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/36951 |