Maraknya anak-anak pengemis yang dapat dijumpai di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari orang tua dari anak yang menyuruh atau mengajak anaknya untuk mengemis. Perbuatan orang tua maupun pihak lain terhadap anak ini merupakan tindak pidana eksploitasi anak, yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Fokus dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis oleh Polresta Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan Pendekatan undang-undang (status approach). Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan upaya Polresta Kota Banda Aceh dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis, ada dua jenis upaya yang dilakukan, yaitu Pertama upaya preventif merupakan upaya mencegah, menangkal dan mengendalikan terjadi gejala eksploitasi anak sebagai pengemis dengan cara patroli dan sosialisasi. Kedua upaya represif merupakan proses penindakan terhadap pelaku kejahatan. Upaya represif terdiri dari penyelidikan, dan penangkapan. Adapun Faktor penghambat penegakan hukum oleh Polresta Kota Banda Aceh terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi anak sebagai pengemis. Pertama faktor aparatur hukum, terbatasnya jumlah anggota Unit PPA yaitu 11 personel. Kedua faktor sarana dan fasilitas pendukung, pihak polresta tindak menyediakan fasilitas labtop atau komputer khusus serta tidak mempunyai mobil khusus untuk Unit PPA. Ketiga faktor masyarakat, masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, dan enggan terlibat sebagai saksi serta bersikap apatis