Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Plta Tampur-1 Di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan

Habib Jordan, 180105030 (2024) Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Plta Tampur-1 Di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan. Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Plta Tampur-1 Di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan] Text (Analisis Hukum Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Plta Tampur-1 Di Kawasan Ekosistem Leuser Menurut Fikih Lingkungan)
Habib Jordan, 180105030, FSH, HTN.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB)

Abstract

Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dilindungi secara nasional karena sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan kekayaan yang perlu dilestarikan. Gubernur Aceh pada 9 Juni 2017 mengeluarkan keputusan Gubernur Aceh Nomor 522.51/DPMPTSP/1499/IPPKH/2017 tentang Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dalam rangka pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tampur-I (443 MW) Seluas 4.407 hektar mencakup sebagian kawasan KEL. Keputusan ini ditolak oleh masyarakat dan aktivis lingkungan karena berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan undang-undang. Apa dasar hukum penggunaan kawasan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL)?; Apakah penerbitan IPPKH sesuai dengan undang-undang? Bagaimana penggunaan kawasan hutan di KEL untuk pembangunan PLTA Tampur-1 dari perspektif fikih lingkungan?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikaji lewat pendekatan perundang-undangan dengan sumber data kepustakaan. Menurut hasil penelitian, IPPKH yang diterbitkan Gubernur Aceh bertentangan dengan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Kewenangan penerbitan IPPKH oleh gubernur tidak boleh lebih dari 5 hektar dan hanya untuk fasilitas umum non komersial sedangkan Izin yang diterbitkan Gubernur lebih dari 5 hektar dan merupakan proyek swasta. Menurut persfektif fikih lingkungan, konsep konservasi yang memiliki kemiripan dengan konservasi KEL adalah konsep hima’, yaitu konsep perlindungan lahan dimana lahan tersebut tidak boleh dimiliki dan dibiarkan secara alami sebagai tempat tumbuhnya rerumputan. Dalam konsep hima’ menggunakan lahan yang dilindungi, seperti pembangunan PLTA Tampur-1 di KEL, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan menggunakan kawasan yang dilindungi, sebagian membolehkan dan sebagian lagi tidak.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Kehutanan, Izin, Kawasan Hutan, Fikih Lingkungan
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 350 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Habib Jordan
Date Deposited: 10 Jun 2024 03:26
Last Modified: 10 Jun 2024 03:26
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37192

Actions (login required)

View Item
View Item