Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Izin Usaha Tambak Udan Vaname Ditinjau Menurut Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Retrebusi Izin Usaha Perikanan (Penelitian di Kabupaten Aceh Jaya)

Budidaya udang vaname di Kabupaten Aceh Jaya merupakan salah satu komoditas perikanan unggulan. Tingginya harga pasar udang vaname ini menjadi perhatian masyarakat untuk terjun dalam usaha ini. Dengan demikian akhirnya masyarakat Kabupaten Aceh Jaya secara beramai-ramai membuka lahan untuk budidaya udang vaname ini. Akan tetapi sangat disayangkan para pengusaha tidak memerhatikan dampak lingkungan yang disebabkan oleh usahanya. Padahal pemerintah Kabupaten Aceh Jaya telah mengatur tentang prosedur dan syarat dalam pembuatan izin usaha budidaya udang vaname ini secara jelas sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Dan Izin Usaha Perikanan yang dimana qanun ini mengatur setiap masyarakat yang memiliki usaha budidaya udang vaname ini harus mengurus perizinannya. Adapun rumusan masalah adalah Apa dampak yang timbul dari adanya tambak udang terhadap ekosistem di pesisir pantai Kabupten Aceh Jaya dan bagaimana pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kabupaten Aceh Jaya. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peroses pennerapan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan pada dasarnya sudah sangat baik. Akan tetapi kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan para pengusaha tambak dalam pembuatan izin usaha budidaya udang vaname ini membuat qanun tersebut tidak berjalan dengan baik.