Tanggung Jawab Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Pengangkutan Sampah Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah

Pengelolaan sampah di Banda Aceh menjadi kewajiban dan tugas pemerintah daerah. Salah satunya ialah Kota Banda Aceh. Sampah yang dihasilkan setiap harinya di kota Banda Aceh sekitar 230 ton sampah yang berakhir di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Gampong Jawa dan tumpukan sampah diperkirakan sudah setinggi 30 Meter. Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2017 terdapat dalam pasal 6 huruf (a) menyatakan Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah. Dalam proses pengangkutan, ada beberapa masalah yang mungkin timbul, misalnya di titik yang mempunyai timbulan sampah yang tinggi, bila kurang diperhitungkan sebagai prioritas pengangkutan maka akan berakibat sampah di tempat tersebut tidak terangkut dalam sekali angkut. Dengan demikian penelitian ini menfokuskan bagaimana implementasi tanggung jawab pemerintah Kota Banda Aceh dalam penangkutan sampah serta mengkaji perspektif fiqh siyasah terhadap tanggung jawab tersebut. Jenis penelitian ini ialah penelitain kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Pengolahan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan peninjauan undang-undang. Hasil penelitian ialah implementasi terhadap pengangkutan sampah oleh DLHK3 Kota Banda Aceh dilakukan dengan tiga proses yaitu door to door, TPS ke TPS, dan pengangkutan dengan kontainer. Dalam hal ini ketiga proses tersebut sudah berjalan dengan baik namun terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh DLHK3 terkait komunikasi dan informasi kepada masyarakat. DLHK3 dalam fiqh siyasah termasuk dalam ranah tanfidziyah sebagai wazir tanfidziyyah yang membantu urusan ulil amri terhadap pengangkutan sampah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat Kota Banda Aceh untuk keberlanjutan lingkungan agar seimbang.