Upaya Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 (Studi Kasus UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh)

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh. Fungsi perlindungan dan pendampingan hukum pihak UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Aceh justru perlu dimaksimalkan, agar korban kasus KDRT dapat dipenuhi hak-haknya dan pelaku dapat diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT. Namun kasus-kasus KDRT masih tetap terjadi, untuk itu masalah yang diajukan ialah bagaimana bentuk-bentuk pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum islam ? bagaimana pola penyelesaian atau penanganan Tindak Pidana Kekerasan di UPTD ? apa saja Faktor yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga ? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris. Data penelitian ini diperoleh dari data primer melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh adalah meminimalisir kasus KDRT melalui sosialisasi pada masyarakat ke gampong, sosialisasi media cetak dan elektronik, memaksimalkan posisi pelapor dan pelopor masyarakat, membuat pos kekerasan dibeberapa gampong. Adapun Faktor terjadinya KDRT adalah faktor ekonomi yang berujung KDRT, faktor narkoba, faktor bawaan dari pelaku, faktor selingkuh, faktor relasi yang tidak seimbang. Ditinjau menurut hukum pidana Islam, Tindakan KDRT merupakan salah satu jenis tindak pidana atau Jarimah yang berhubungan dengan jiwa. Pelaku baik istri atau suami dapat dibebankan sanksi pidana. Bentuk sanksi penjara yang ditetapkan kepada pelaku KDRT seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sesuai dengan fungsi utama penerapan hukuman di dalam Islam, berupa zawajir (efek jera) dan ta’dib (pembelajaran).