Produk-produk yang diimpor dari luar negeri yang dipasarkan di Indonesia harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, salah satunya adalah setiap produk wajib mencantumkan label bahasa Indonesia. Namun, pada beberapa jenis produk seperti kosmetik impor tidak diberi label yang berbahasa Indonesia. Hal ini tentu mengharuskan adanya penindakan dan penegakan hukum bagi pelaku usahanya. Untuk itu masalah yang dikaji dalam penelitian ini ada dua, pertama bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dalam hukum positif, kedua bagaimana penegakan hukum terhadap jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia menurut fiqh muamalah? Adapun metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Normatif Empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan menggabungkan antara penelitian hukum normatif (penelitian perpustakaan) dengan penelitian hukum empiris yang berdasarkan data primer yang diperoleh melalui wawancara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum positif, penegakan hukum bagi pelaku usaha jual beli produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia dilakukan berdasarkan proses dan tahapan mulai dari pelaporan (pengaduan) dan ditindaklanjuti oleh penyidik PPNS serta melaksanakan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan, selanjutnya tahapan pengambilan keterangan, meminta bantuan dan keterangan ahli. Langkah berikutnya pengajuan dakwaan kepada pengadilan, sampai pada penetapan sanksi pidana pada pelaku (orang atau badan) apabila terbukti melakukan tindak pidana jual beli terkait produk kosmetik tanpa label bahasa Indonesia. Dalam perspektif fikih muamalah, produk kosmetik tanpa ada label bahasa Indonesia berimplikasi pada ketidakjelasan (gharar) terhadap kualitas dan spesifikasi barang. Implikasi tersebut menimbulkan kesulitan, kesusahan, kemudaratan bagi konsumen. Untuk itu penegakan hukum bagi pelakunya menjadi kewenangan pemerintah ataupun hakim yang berlandaskan pada kemaslahatan. Penegakan hukum kepada pelaku usaha di dalam perspektif fikih muamalah adalah bagian dari bentuk ta’dīb (pembelajaran).