Mekanisme Penggunaan Tanah Daerah Aliran Sungai Krueng Aceh Untuk Pembangunan Rumah Bantuan Anggota Polri Dalam Tinjauan Milk Al-Daulah (Suatu Penelitian Di Gampong Pantee Kecamatan Ingin Jaya)

Pasca tsunami Aceh Tahun 2004, pemerintah membangun komplek perumahan bantuan bagi anggota Polri di Gampong Pantee, yang dibangun di atas tanah DAS Krueng Aceh. Perumahan ini terdiri dari 56 unit dengan penduduk lebih kurang 200 jiwa dengan tanah seluas sekitar 2 hektar yang diberikan dengan status tanah hak pakai. Namun, pembangunan di daerah aliran sungai ini bertentangan dengan peraturan zonasi dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, yang melarang pembangunan di lokasi berisiko tinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui data primer yang diperoleh dengan penelitian langsung ke lapangan (field research) menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pembangunan rumah bantuan di atas tanah DAS Krueng Aceh oleh pemerintah dengan status hak pakai untuk para penghuni. Perlindungan hukum terhadap lahan daerah aliran sungai menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan peraturan zonasi DAS yang melarang aktivitas yang dapat merusak fungsi DAS dan pembangunan pemukiman di lokasi berbahaya. Pemanfaatan rumah bantuan oleh anggota Polri yang sudah dihuni selama 20 tahun, dimana status hak pakai diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 tahun.