Tindak Pidana Illegal Logging Di Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Terhadap Putusan Nomor: 119/Pin.b/2018/Ppn.Ttn)

ABSTRAK

Nama/Nim : Novriana Rattih Kasmita/150106110
Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Tindak Pidana Illegal Logging di Kabupaten Aceh Selatan (Analisis Terhadap Putusan Nomor: 119/Pin.B/2018 /Pn.Ttn)
Tanggal Sidang : 19 Juli 2021
Tebal Skripsi : 58 Halaman
Pembimbing I : Dr. Mizaj, Lc., LL.M
Pembimbing II : Rispalman, S.H., M.H
Kata Kunci : Pidana, Illegal, Logging, Putusan

Penebangan atau pembalakan liar, pemanfaatan serta pengelolaan hutan tanpa izin atau illegal logging adalah kejahatan lingkungan yang membahayakan kehidupan masyarakat. Praktik illegal logging secara hukum terlarang. Cukup banyak kasus illegal logging diputuskan oleh hakim, salah satunya terjadi di Aceh Selaran pada Putusan No. 119/Pin.B/2018/Ppn.Ttn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana illegal logging dan untuk mengetahui tinjauan asas kepastian hukum terhadap putusan pengadilan Nomor: 119/Pin.B/2018/Ppn.Ttn. Metode yang digunakan adalah pendekatan konseptual, dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), sedangkan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tuntutan JPU dengan putusan hakim cenderung tidak bersesuaian dengan amanah Pasal 55 dan Pasal 406 KUHP sebelumnya. Dalam pasal ini, terdakwa diancam pidana penjara selama-lamanya 2 tahun. Hakim telah mempertimbangkan dakwaan JPU, baik mengenai keadaan terdakwa dalam kepasitasnya sebagai subjek hukum, keberadaan para saksi, dan dalil yang dipakai JPU dalam mendakwa terdakwa. Sanksi yang ditetapkan hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan belum memenuhi asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum. Apalagi yang diputus hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan hanya 1 bulan. Dalam prespektif hukum, hakim sebetulnya boleh menyimpangi dakwaan JPU, ataupun bisa meninggikan hukuman dari yang didakwa JPU. Yang tidak boleh untuk disampingi adalah surat dakwaan JPU mengenai kasus pidana yang dibuat oleh JPU.