Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara)

Habibillah, 111108860 (2016) Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan)
Habibillah.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (404kB) | Preview

Abstract

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat 1, menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan dicatat. Sedangkan pasal 5 ayat 2 yang menyatakan bahwa, pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo undang-undang No. 32 Tahun 1954. Kompilasi Hukum Islam Pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatatan nikah, dan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Penelitian dalam skripsi ini latar belakang dari realita yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat masih melakukan akad nikah atau pernikahan di bawah tangan yang dinikahi oleh tengku-tengku gampong saja tanpa ada konsultasi atau pemberitahuan kepada pihak KUA. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pencatatan perkawinan di Kecamatan Seunuddon. Untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat di Kecamatan Seunuddon terhadap pencatatan perkawinan. Untuk melihat sejauh mana peran KUA di Kecamatan Seunuddon terhadap pentingnya pencatatan nikah. Adapun metode yang dilakukkan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research)Sedangkan data tambahan penulis mengambil data yang bersifat library reaseach. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Seunuddon jika kita lihat dari hukum syara’ (Islam) hukumnya sah, di karenakan mencukupi syarat dan rukun, akan tetapi jika kita merujuk kembali kepada undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pernikahan, Maka Negara tidak mengakui adanya perkawinan. Dalam hukum positif poligami yang dilakukan secara siri tidak mendapatkan kekuatan hukum dan istri pertama berhak mengajukan pembatalan nikah kepada pengadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag; NIP. 196701291994032003; 2. Israr Hirdayadi, Lc., MA; NIP. 197603292000121001
Uncontrolled Keywords: Pencatatan, Perkawinan
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.3 Hukum Perkawinan (Munakahat)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Keluarga
Depositing User: Users 171 not found.
Date Deposited: 16 Aug 2017 04:33
Last Modified: 16 Aug 2017 04:33
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/385

Actions (login required)

View Item View Item
TOP