Upaya Pemerintah Dalam Menyelesaikan Konflik Ganti Rugi Lahan Projek Pembangkit Listrik Tenaga Air (Plta) Peusangan Aceh Tengah

ABSTRAK

Proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan di dalam wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah, tepatnya di Kecamatan Silih Nara adalah salah satu Proyek Strategi Nasional untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tengah. Hanya saja, pembangunan tersebut menyisakan persoalan, yaitu masih adanya konflik pembebasan lahan masyarakat yang terdampak pembangunan proyek tersebut dengan pihak PT. PLN. Untuk itu, permasalahan yang diangkat adalah bagaimana Usaha Pemerintah Aceh Tengah di dalam mengatasi konflik pembebasan lahan projek PLTA Peusangan Aceh Tengah, dan apa saja faktor penghambat pemerintah di dalam melunasi pembebasan lahan untuk pembangunan PLTA tersebut? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data penelitian diperoleh dari proses wawancara, observasi dan juga studi dokumentasi. Data dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Temuan penelitian ini bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menyelesaikan konflik pembebasan lahan proyek pembangunan PLTA Peusangan adalah berkaitan dengan pelayanan publik. Upaya yang dilakukan ialah menerima laporan dan pengaduan masyarakat, Pemerintah Daerah Aceh Tengah juga memfasilitasi dan memediasi masyarakat Kecamatan Silih Nara dengan PT. PLN tentang negosiasi ganti rugi lahan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Peusangan Aceh Tengah, dan pemerintah juga memberikan rekomendasi kepada masyarakat yang merasa dirugikan dan merasa tidak adil terhadap keputusan dan hasil musyawarah dari mediasi yang telah dilaksanakan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Faktor penghambat Pemerintah Aceh Tengah dalam menyelesaikan konflik pembebasan lahan masyarakat adalah status lahan tidak memiliki sertifikat, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah daerah dan dari pihak perusahaan PT. PLN terhadap status tanah kepada ahli waris dan dokumen pembebasan lahan tahun 1998 dan 2000 sempat hilang sehingga kondisi penyelesaian konflik menjadi terhambat dan memakan waktu relatif cukup lama.