Menurut ulama mazhab Ḥanafī, ṭuma’ninah dalam rukuk, i’tidal dan sujud hanyalah sebatas anjuran, sebab ṭuma’ninah merupakan adab di dalam shalat, jadi ṭuma’ninah bukan unsur perbuatan shalat yang menjadi rukun shalat. Berbeda halnya dengan ulama mazhab al-Syāfi‘ī, mereka berpendapat bahwa tuma’ninah tersebut termasuk ke dalam rukun shalat atau dengan kata lain sebagai unsur perbuatan hukum, yang mana apabila perbuatan hukum tersebut tidak dilakukan maka shalatnya tidak sah dan harus diulang shalatnya. Pada dasarnya pernyataan ṭuma’ninah sebagai rukun tidak berarti hukum dari melaksanakan ṭuma’ninah tersebut tidak wajib, dikarenakan bahwasanya perintah akan pelakasanaan shalat berarti perintah untuk melakukan seluruh bagian dari perbuatan shalat tersebut. Oleh karena itu pelaksaan ṭuma’ninah sebagai rukun maka ia menjadi wajib karena hukum wajib shalat berlaku terhadap bagian-bagian perbuatan shalat. Penelitian ini termasuk kedalam hukum normatif dengan pendekatan perbandingan (komparatif), dalam kata lain penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal.Untuk keperluan pengumpulan data pada karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (library research). Penelitian perpustakaan dipedomani dari kitab-kitab dan buku-buku bacaan, dengan menelaah, mempelajari, dan memahami data-data yang sesuai. Mazhab Ḥanafī melihat ṭuma’ninah tidak sebagai unsur perbuatan hukum tetapi ṭuma’ninah merupakan sebuah konsekuensi yang terjadi secara alamiah ketika ruku’, I’tidial, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Sedangkan mazhab al-Syāfi‘ī melihat ṭuma’ninah sebagai unsur perbuatan hukum karena melihat ṭuma’ninah dengan cara mengklasifikasikan ṭuma’ninah yang terdapat di beberapa gerakan shalat sehingga menciptakan perbuatan hukum itu tersendiri.