Pertanggungjawaban Penyertaan Pemalsuan Surat Keterangan Sehat

Pemalsuan surat keterangan sehat adalah tindakan serius yang dapat membahayakan kesehatan dan keamanan masyarakat. Kerangka hukum terkait tindak pidana ini didasarkan pada Pasal 263 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif sebagai upaya dalam menegakkan keadilan dan melindungi kepentingan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni Bagaimana kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penyertaan pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia dan Apa sanksi hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan pemalsuan surat keterangan sehat, dan sejauh mana efektivitasnya dalam mencegah dan menanggulangi kasus ini. Jenis penelitian Studi Pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma, yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan,putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Dan data yang digunakan meliputi bahan data primer dan bahan data sekunder, yang di kumpukan melalui berbagai sumber yaitu 399/Pid.B/2021/Pn BNA, Alquran, kitab-kitab hadis, Kitab Undang-undang Hukum pidana, Jurnal-jurnal, Dokumen-dokumen, Kamus-kamus Hukum, kajian kepustakaan dan berbagai buku. Adapun hasil penelitian dari keputusan hakim pada putusan 399/Pid.B/2021/Pn BNA, menganalisis kerangka hukum dan efektivitas sanksi terkait tindak pidana pemalsuan surat keterangan sehat di Indonesia, Analisis kerangka hukum menunjukkan bahwa pasal-pasal yang ada telah diterapkan dengan baik, dengan penegakan hukum yang tegas dan efektif. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, menegaskan implementasi yang tepat dari kerangka hukum tersebut. Efektivitas sanksi hukum ini sangat tergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat, diharapkan praktik pemalsuan surat keterangan sehat dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.