Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang gerakan penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 yang di inisiasi oleh Walhi Aceh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan, dukungan, dan tantangan apa yang di peroleh dalam penolakan pembangunan PLTA Tampur-1. Penggunaan teori pada penelitian ini terdapat 2 teori, yaitu teori proses politik dan Green Theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk memperoleh sumber data, penulis melakukannya dengan wawancara, studi pustaka dengan berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, skripsi, dan pemberitaan pada media. Walhi Aceh, PTUN Banda Aceh, DLHK Provinsi Aceh, dan Pemuda desa Lesten menjadi narasumber dalam penelitian ini. Dari hasil penelitian ini, penulis menemukan hasil bahwa Walhi Aceh tidak sendiri dalam upaya menolak pembangunan PLTA Tampur-1. Banyak para pihak turut serta dalam gerakan ini, para pihak melibatkan secara pribadi atau lembaganya untuk melakukan penelitian, diskusi, kampanye pada media online dan media sosial hingga penggunaan petisi untuk menggaet suara masyarakat luas untuk mendukung gerakan ini. Upaya pendampingan untuk masyarakat terdampak juga dilakukan oleh Walhi Aceh untuk memberi pandangan masyarakat desa Lesten yang mana terdapat masyarakat yang setuju dan tidak setuju akan pembangunan PLTA Tampur-1. Penolakan pembangunan PLTA Tampur-1 dimulai oleh Walhi Aceh dengan menolak dokumen Amdal, lalu menyurati dan mengajukan banding administratif namun semuanya tidak berhasil. Pada akhirnya upaya penyelesaian lewat hukum pun Walhi Aceh jalani dengan menggugat Gubernur Aceh ke PTUN Banda Aceh. Walhi Aceh pun memperoleh kemenangan atas gugatannya, pihak Gubernur dan/atau PT.Kamirzu pun mengajukan Banding, Kasasi, dan PK namun dari semua pengajuan itu dimenangkan oleh Walhi Aceh. Walapun kemenangan di peroleh Walhi Aceh, DLHK berpendapat bahwa pemerintah Aceh berhak atas pembangunan PLTA Tampur-1 karena kekhususan yang Aceh miliki.