Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 Tentang Kebolehan Mantan Narapidana Menjadi Calon Gebernur Dalam Pandangan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pilkada Gubernur Aceh 2017)

Cut Putro Intan Zahara, 140105140 (2024) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 Tentang Kebolehan Mantan Narapidana Menjadi Calon Gebernur Dalam Pandangan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pilkada Gubernur Aceh 2017). Other thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 Tentang Kebolehan Mantan Narapidana Menjadi Calon Gebernur Dalam Pandangan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pilkada Gubernur Aceh 2017)] Text (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/Puu-Xiv/2016 Tentang Kebolehan Mantan Narapidana Menjadi Calon Gebernur Dalam Pandangan Fiqh Siyasah (Studi Kasus Pilkada Gubernur Aceh 2017))
uplod ok banget (2).pdf

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK

Permasalahan dalam pemilihan calon kepala daerah saat ini kembali meresahkan warga yaitu adanya calon kepala daerah yang pernah terbelit kasus hukum dan statusnya menjadi mantan terpidana. Didalam keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 51/PUU-XIV/2016 menyebutkan memperbolehkan mantan narapida menjadi calon gubernur Aceh. Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah tidak diperbolehkan. Dari latar belakang diatas pokok rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Apa dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 51/PUU-XIV/2016 tentang Pilkada? Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang kebolehan mantan narapidana mencalonkan diri menjadi kepala daerah menurut positif dan fiqh siyasah. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menurut jenis penelitian termasuk dalam penelitian pustaka atau library research yaitu suatu penilitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti mengenai kebolehan mantan narapidana mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif. Serta menggunakan metode berpikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa menurut keputusan mahkamah konstitusi memperbolehkan sedangkan menurut fiqh siyasah tidak diperbolehkan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 304 Faktor yang mempengaruhi tingkah laku sosial
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 320 Political and Government Science (Ilmu Politik dan Pemerintahan)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Cut Putro Intan Zahara Cut
Date Deposited: 10 Sep 2024 03:12
Last Modified: 10 Sep 2024 03:12
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38965

Actions (login required)

View Item
View Item