Penetapan Harga Tanah Untuk Perluasan Jalan Pango-Lambaro Menurut Konsep Tas’ir-Al-jabari (Penelitian di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)

Pembangunan Jalan Pango-Lambaro belum terealisasi dengan baik, mengenai pembebasahan lahan yang terjadi di Gampong Meunasah Manyang dan Gampong Tanjong. Permasalahan ini tidak lepas dari persoalan penetapan harga ganti rugi kepada masyarakat yang belum merata dan adil, sebab adanya keputusan sepihak yang dibuat oleh pemerintah Aceh dalam menetapkan harga ganti rugi. Musyawarah tersebut seharusnya dilakukan secara mufakat, dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam praktiknya proses ini diabaikan sehingga menyebabkan ketidakadilan bagi salah satu pihak yaitu pemilik lahan. Permasalahan ini umumya berkaitan dengan penetapan harga tanah, yang seharusnya sesuai dengan mekanisme pasar namun sering kali terjadi ketidakadilan. Penelitian ini mengkaji bagaimana mekanisme penetapan harga tanah untuk perluasan jalan Pango-Lambaro dan harga NJOP, dan tinjauan tas’ir al-jabari pada penetapan harga yang dilakukan Dinas PUPR pada pembebasan lahan untuk jalan Pango-Lambaro. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris dan jenis penelitian analisis deskriptif, dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu, pada mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pihak Dinas PUPR belum sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi kepentingan Umum. Karena tim dari KJPP tidak langsung turun kelapangan untuk mengukur nilai harga yang ada pada wilayah perluasan jalan Pango-Lambaro juga sering kali tidak melibatkan masyarakat secara penuh, sehingga menimbulkan ketidakpuasan. Akibatnya, beberapa pihak merasa dirugikan karena tidak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat ataupun saran, bahkan jika mereka diberi kesempatan untuk berbicara, usulan mereka tetap akan diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam mekanisme penetapan harga antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keadilan harga. Kebijakan pemerintah dalam tinjauan tas’ir al-jabari pada perluasan jalan Pango-Lambaro sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dengan adanya bantuan dan ikut campur tangan pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat.