Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 metetapkan batasan umur kawin 19 Tahun bagi laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan kemaslahatan perkawinan yang dilangsungkan. Namun, dilihat dari konteks lapangan, terdapat beberapa kasus perkawinan dibawah umur yang dilakukan sebab berzina melalui hukum adat Alas. Berangkat dari hal tersebut, peneliti tergerak untuk mengkaji lebih mendalam dengan menganalisis Praktik nikah pasca zina ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Adat Alas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik nikah pasca zina di Kecamatan Ketambe menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang bersifat Analisis deskriptif, jenis penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitian yang didapat bahwa praktik pernikahan pasca zina di Kecamatan. Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang pernikahan, bahwa seseorang hanya dibenarkan menikah ketika telah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, baik laki-laki dan perempuan. Nikah di bawah umur dapat dibenarkan ketika orang tua pihak laki-laki dan perempuan telah menyetujui pernikahan mereka serta telah ada dispensasi dari pihak pengadilan. Praktik pernikahan pasca zina di Kecamatan Ketambedisinyalir sesuai dengan ketentuan hukum Islam, merujuk pada pendapat Mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Malikiyah, bahwa diperbolehkan menikah bagi laki-laki zina dengan perempuan zina, maka perkawinan merekapun sah seperti perkawinan yang dilakukan oleh orang yang bukan pelaku zina. Karena tidak terdapat larangan yang nyata dari al-qur'an dan hadis.