Golput dalam Memilih Pemimpin menurut Fatwa MUI Tahun 2009 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HA

Setiap lima tahun, Negara Republik Indonesia melaksanakan pemilu (Pemilihan Umum) untuk memilih pemimpin baru menggantikan pemimpin lama. Setiap pemilu berlangsung selalu ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya yang dikenal dengan sebutan golput (golongan putih). Golput merupakan istilah politik yang berarti warga negara yang menolak memberikan suara dalam pemilihan umum sebagai tanda protes. Golput bukanlah fenomena baru dalam dunia perpolitikan di Indonesia sejak pemilu pertama pada tahun 1955 sampai sekarang selalu ada peningkatan. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak membolehkan golput dalam pemilu. Sedangkan dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, mengatur tentang hak seseorang dalam memilih atau meyakini politiknya, mereka berhak menggunakan hak pilihnya atau tidak dalam Pemilu. Berdasarkan uraian tersebut, pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum golput dalam Islam dan bagaimana golput menurut fatwa MUI tahun 2009 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif komparatif dalam pengumpulan data penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (library reseach). Penelitian kepustakaan merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, jurnal, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM tidak mengatur secara khusus tentang golput, akan tetapi secara umum memberikan kebebasan kepada pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih atau tidak dalam penyelenggaraan pemilu tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun. Sedangkan dalam Fatwa MUI tahun 2009 menjelaskan bahwa apabila seseorang sengaja tidak memilih pemimpin padahal ada calon yang memenuhi syarat, maka hukumnya adalah haram. Dari hasil penelitia dapat disimpulkan bahwa, masyarakat diharapkan mau ikut serta dalam memilih pemimpin, Walaupun dalam HAM membolehkan golput. Bahkan, dalam sistem perpolitikan Indonesia keikutsertaan pada pemilu untuk memilih pemimpin yang baik dan adil adalah menjadi kewajiban umat Islam di Indonesia untuk menegakkan imamah dan imarah demi kemaslahatan bangsa.