Didalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-
53/BC/2010 Yang mengatur tatalaksana pengawasan yang menjelaskan dan mengatur secara umum kepabeanan dan cukai. Selain itu didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 yang mengatur tata cara penindakan dibidang cukai menjadi pegangan dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal diseluruh Indonesia tanpa terkecuali di wilayah Aceh. Penelitian ini dimulai ketika penulis menemukan banyaknya kasus penyelundupan barang ilegal di Aceh, yang merupakan wilayah otoritas Kantor Wilayah Bea Cukai, yang tentunya mengakibatkan kerugian negara yang cukup besar. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh dalam menanggulangi penyelundupan barang ilegal. Menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan penelitian lapangan dan wawancara, penelitian ini bertujuan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan mengungkapkan penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh memegang peran sangat vital, baik dalam pengawasan dan penindakan terhadap peredaran barang ilegal, maupun dalam melaksanakan tanggung jawab absolutnya, seperti pemeriksaan, pengawasan, edukasi, sosialisasi, kerjasama, dan pengembangan. Selain itu, Bea Cukai Aceh juga menjalankan peran relatif dengan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum lainnya. Berbagai upaya penting telah dilakukan, termasuk pengendalian dan evaluasi, pemberian bantuan hukum, serta langkah-langkah komprehensif lainnya, dengan tujuan memastikan kepatuhan dan efektivitas sistem kepabeanan dan cukai di Indonesia