The child rape case with decision number 47/JN/2021/MS.Bna shows injustice in the justice system, where the defendant was acquitted due to a lack of relevant charges and adequate evidence, creating a gap between expectations of justice and the reality. This research uses qualitative analysis of court decisions using normative juridical methods. The formulation of the problem studied includes how the judge's consideration of evidence can influence the fairness of the decision, as well as what reforms are needed in the legal system to ensure relevant and adequate evidence. The results of the research show that the justice system often fails to protect the interests of victims, especially in cases of child rape, so legal reform is needed to increase the relevance and quality of the evidence presented, as well as tighten supervision in handling cases from an early stage, in order to achieve justice for victims.

Kasus pemerkosaan anak dengan nomor putusan 47/JN/2021/MS.Bna menunjukkan ketidakadilan dalam sistem peradilan, di mana terdakwa dibebaskan akibat kurangnya dakwaan yang relevan dan alat bukti yang memadai, menciptakan kesenjangan antara harapan keadilan dan kenyataan yang ada. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan dengan metode yuridis normatif. Rumusan masalah yang dikaji meliputi bagaimana pertimbangan hakim terhadap alat bukti dapat mempengaruhi keadilan dalam putusan, serta reformasi apa yang diperlukan dalam sistem hukum untuk memastikan alat bukti yang relevan dan memadai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem peradilan sering kali gagal melindungi kepentingan korban, terutama dalam kasus pemerkosaan anak, sehingga diperlukan reformasi hukum untuk meningkatkan relevansi dan kualitas alat bukti yang diajukan, serta memperketat pengawasan dalam penanganan kasus sejak tahap awal, demi mewujudkan keadilan bagi korban.