Kasus kekerasan seksual ditemukan di lingkungan perguruan tinggi termasuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sebagai upaya pencegahan dan penanganannya, UIN Ar-Raniry Banda Aceh membentuk Satuan Tugas Unit Layanan Terpadu diharapkan dapat menjadi wadah dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh sudah memaparkan secara jelas bentuk kekerasan seksual bahkan sampai saksi yang diberikan. Peneliti ini mengkaji pertama, bagaimana sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Ar-Raniry?. Kedua, bagaimana pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap pengaturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Ar-Raniry?. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah normatif empiris. Dari hasil penelitian didapati sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Ar-Raniry pertama, sosialisasi SK Dirjen Pendis Nomor 5494 Tentang P3KS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam kepada segenap sivitas akademik. Kedua, rektor mengeluarkan KR mengenai PSGA di ruang lingkup, membentuk ULT pada tahun 2023, melakukan pelatihan-pelatihan khusus mengenai gender, dan merekrut duta gender dari kalangan kampus. Ketiga, membentuk tim yang bertugas untuk melakukan survei dan mengumpulkan data, baik di lapangan maupun media lainnya di tingkat mahasiswa. Keempat, melakukan advokasi di tingkat pimpinan tertinggi kampus. Kelima, melakukan kajian serta pemetaan kondisi dan potensi kekerasan seksual di kampus. Keenam, mengalokasikan kuota penelitian di LP2M untuk penelitian bertema gender. Pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap kekerasan seksual di lingkungan UIN Ar-Raniry bahwa langkah yang di tempuh oleh pihak UKT PPKS dan PSGA sudah jelas dalam arti pihak tersebut melindungi dan memerhatikan tingkat kekerasan seksual dalam perkarangan perguruan tinggi. Namun ada hambatannya seperti tidak memiliki dana khusus utuk penanganan kasus yang terjadi di lingkungan UIN Ar-Raniry dan tidak ada kepastian hukum untuk tim dari PPKS UIN Ar-Raniry.