Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan mengetahui peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie. Rumusan masalah dalam penelitian ini berkaitan dengan koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Banda Aceh dan Pidie dan peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Data yang telah didapatkan selanjutnya diolah dan dianalisis dengan alur yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terkait implementasi Perpres No. 125 tahun 2016 dalam penanganan pengungsi Rohingya di Aceh tidak berjalan dengan baik. Hal ini diindikasikan dengan adanya kesalahpahaman terkait Perpres dari segi kewenangan dan anggaran dari pihak Pemerintah Provinsi Aceh, Walikota Banda Aceh, Bupati Kab. Pidie, dan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees). Koordinasi yang buruk juga didapati dari pihak IOM (International Organization for Migration) yang tidak terbuka terkait informasi penanganan pengungsi. Selain hal tersebut, penelitian juga menunjukkan peran komunikasi dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Perpres No.125 tahun 2016 adalah berperan dalam koordinasi dan sebagai penyebar informasi.
Kata kunci: Literasi, Undang-undang, Rohingya