Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak hukum terkait kasus talak ba’in sughra menurut fikih Islam dan hukum negara, dengan fokus pada perlindungan hak-hak pihak terkait serta harmonisasi antara norma hukum agama dan negara dalam kasus perceraian di Indonesia. Studi ini berfokus pada kasus Mahkamah Syar’iyah Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna. terdapat dua rumusan masalah, pertama, bagaimana pertimbangan hukum terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna? Bagaimana dampak hukum talak 3 (tiga) sekaligus yang dilakukan diluar Pengadilan? Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dengan jenis penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pemahaman perbedaan konseptual antara fiqih Islam dan hukum positif Indonesia dalam hal penjatuhan talak serta imlikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak, terutama terkait hak nafkah, hak asuh anak dan kemungkinan rujuk setelah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan adanya peredaan yang signifikan antara fiqih Islam dan KHI dalam konsep talak. Dalam fiqih Islam, talak ba’in sughra menghilangkanhubungan perkawinan secara langsung dan rujuk hanya dapat dilakukan melalui akad nikah baru setelah masa ’iddah selesai. Sebaliknya, KHI memberikan kelonggaran dengan membolehkan akad nikah baru bahkan dalam masa ’iddah. Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 132/Pdt.G/2023/MS.Bna yang menetapkan talak ba’in sughra menunjukkan ketidaksinkronan antara fiqih dan hukum positif. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun talak dijatuhkan, mantan suami tetap wajib memenuhi kewajiban nafkah selama masa ’iddah dan memberikan nafkah anak hingga dewasa, sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak.