Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menerapkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 pada perkara cerai gugat putusan nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna. Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak perempuan, termasuk dalam perkara cerai gugat. Dalam perspektif yuridis, Perma ini memberikan landasan bagi hakim untuk mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak perempuan secara khusus pasca perceraian. Secara normatif, Perma ini berupaya mewujudkan keadilan berbasis gender dengan menekan prinsip non-diskriminasi, memberikan perlindungan, dan akses perempuan terhadap keadilan. Dalam perspektif hukum Islam, perlindungan hak perempuan pasca perceraian selaras dengan prinsip maqasid syariah, yang menempatkan perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta sebagai hal yang esensial. Hukum Islam juga menegaskan kewajiban mantan suami untuk memberikan nafkah selama dalam masa iddah dan memprioritaskan kesejahteraan anak-anak hasil pernikahan. Dalam pelaksanaannya, kendala yang sering ditemui meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya posisi perempuan, dan ketidakmampuan ekonomi pasca perceraian. Namun demikian efektivitas pelaksanaan Perma ini membutuhkan sinergi antara aparat penegak hukum, advokat, dan lembaga sosial untuk memastikan perempuan mendapatkan hak-haknya secara adil. Salah satu penyebab terjadinya cerai gugat yakni adanya perkara dalam putusan hakim Nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna. dalam putusan ini hakim mencantumkan beberapa pertimbangan sebagai dasar hukum dalam putusan tersebut. Adapun jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif melalui pendekatan putusan hakim sumber data yang digunakan yakni putusan hakim, wawancara, buku dan perundang-undangan. Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam memutuskan hak-hak perempuan dalam cerai gugat pada putusan hakim nomor 370/Pdt.G/2024/MS.Bna menggunakan beberapa pertimbangan sebagai dasar hukumnya berupa surahAr-Rum ayat 21, pendapat mazhab Hanafi, Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA nomor 2 tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memiliki aspek yuridisdan idealis berdasarkan sumber-sumber hukum yang dicantumkan dalam putusan sehingga mengedepankan prinsip keadilan yang bermoral bagi pihak yang berperkara.