Sistem Pengupahan Pengairan pada Sawah di Kalangan Masyarakat Lam Ateuk Kec. Kuta Baro dalam Persfektif Akad Ijarah bi Al‘Amal (Analisis menurut Konsep Ijarah bi Al-Amal)

Pengairan merupakan suatu syarat yang harus ada pada peningkatan produktivitas sawah guna memenuhi penyediaan air bagi pertumbuhan tanamannya dan peningkatan hasil produksi. Untuk menunjang penyediaan kebutuhan petani, lembaga pengairan bekerja sama dengan pihak petani dalam memenuhi kebutuhan air ke persawahan masyarakat di Kecamatan Kuta Baro. Akad ijarah bi al-amal merupakan kesepakatan antara pemilik lahan dan pihak pengairan untuk melakukan kerjasama bidang pertanian dalam pekerjaan pengairan sawah. Dengan tujuan agar lahan tersebut dapat menghasilkan panen yang maksimal dan hasil tersebut sebagian akan dibagi kepada pihak pekerja pengairan sebagai konsekwensi kontrak dan jasa yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penetapan imbalan/ujrah yang dilakukan oleh tokoh masyarakat dalam pengairan sawah di kawasan Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro, bagaimana pembayaran ujrah terhadap pengairan yang telah dilakukan dalam keadaan pendapatan petani tidak sesuai dengan biaya yang harus dikeluarkan terutama saat petani di kawasan Lam Ateuk Kuta Baro gagal panen, dan bagaimana tinjauan konsep ijarah bi al-amal terhadap biaya pengairan yang telah disepakati pada saat musim tanam dimulai di kalangan masyarakat petani Lam Ateuk Kec. Kuta Baro. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu dengan memaparkan data yang didapatkan dari penelitian di Lam Ateuk Kec. Kuta Baro melalui wawancara dan data yang bersumber dari buku bacaan yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengupahan pengairan pada sawah di kalangan masyarakat Lam Ateuk yang dilakukan petani dan petugas pengairan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yaitu dengan cara petugas pengairan akan melakukan pembagian air secara merata sesuai kebutuhan tanaman para petani. Prosedur pengambilan upah berdasarkan luas lahan dan juga melihat kondisi hasil panen para petani, jika kondisi panennya bagus maka ketentuan pengupahannya sesuai prosedur yang telah disepakati bersama antara pihak pengairan dengan petani. Kemudian dari hasil upah pengairan sawah tersebut dilakukan pembagian kembali dengan pihak desa setempat yaitu satu bagian untuk desa dan dua bagian untuk pihak pengairan. Konsep ijarah bi al-‘amal membolehkan praktek sedemikian karena adanya kejelasan pekerjaan dan tidak merugikan orang lain.