Penggunaan Tanah Milik Negara untuk Kepentingan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Milk al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala)

Fasilitas Umum merupakan Fasilitas yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat umum. Setiap penggunaan untuk kepentingan Pedagang Kaki Lima tanpa mempedulikan kaidah sosial dan hajat orang banyak merupakan bentuk kesewenangan dan penyelewengan terhadap fasilitas umum. Dewasa ini, penyelewengan fasilitas umum dengan menggunakannya untuk kepentingan PKL menjadi permasalahan sosial di banyak tempat, termasuk dalam wilayah hukum Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah, pertama; Bagaimana bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala. Kedua; Bagaimana hukum penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala menurut perspektif Milk al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh No. 03 Tahun 2007. Ketiga; Bagaimana sanksi terhadap penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan PKL menurut Milk al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 Tahun 2007. skripsi ini ditulis mengunakan metode deskriptif analisis. Data dikumpulkan dengan studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi. hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penggunaan terhadap fasilitas umum di Kecamatan Syiah Kuala adalah dengan mendirikan bangunan permanen, semi permanen, tenda bongkar pasang, kendaraan roda dua dan roda empat untuk menjajakan aneka barang dan jasa. Penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi di Kecamatan Syiah Kuala bertentangan dengan Konsep Milk al-Daulah dan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 03 tahun 2007, dikarenakan perbuatan ini menghilangkan hak masyarakat umum dan menimbulkan pelbagai permasalahan sosial. Sanksi menurut Qanun yang sudah didapatkan oleh pengguna fasilitas umum untuk kepentingan PKL di Kecamatan Syiah Kuala selama ini hanya sampai pada pembongkaran tempat usaha, belum sampai ke tahap penyitaan dan pemberian sanksi pidana, sedangkan dalam Milk al-Daulah belum terdapat sanksi yang mengatur tentang demikian.