Dampak Pemekaran Daerah pada Pelayanan Publik Di Tinjau menurut Sistem Hukum Indonesia

Nurdin Syah, 140106001 (2018) Dampak Pemekaran Daerah pada Pelayanan Publik Di Tinjau menurut Sistem Hukum Indonesia. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Pemekaran)
Nurdin Syah.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (529kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Membahas tentang Pemekaran)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (212kB) | Preview

Abstract

Pemekaran daerah merupakan salah satu kunci utama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, setelah disahkannya atas UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lahirnya undang-undang ini dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan yang timbul terutama dari segi kurangnya pelayanan publik, luasnya wilayah, batas wilayah, perbedaan suku dan budaya,dan pembangunan yang tidak merata di seluruh daerah dan lain-lain, sehingga menimbulkan banyak permasalahan dalam masyarakat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah, sebagai pelayanan publik, bagaimana dampak pemekaran daerah pada pelayanan publik. oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data empiris yang valid, dan objektif serta mengetahui bagaimana sistem hukum Indonesia mengatur tentang pemekaran daerah sekaligus dampak dari pemekaran daerah tersebut terhadap pelayanan publik. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji permasalahan berdasarkan aturan-aturan hukum,dan penerapan hukum yang berlaku. Dari hasil penelitian ini pemekaran daerah membawa implikasi positif dalam bentuk pengakuan sosial, politik dan kultural masyarakat daerah. melalui kebijakan pemekaran, entitas masyarakat yang mempunyai sejarah kohesivitas dan kebesaran yang panjang, memperoleh pengakuan sebagai daerah otonom baru. Pengakuan ini pada gilirannya memberikan kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat, sehingga meningkatkan dukungan daerah terhadap pemerintah nasional. Intisari kesimpulan yang dapat diambil adalah Kebijakan pemekaran daerah mampu memperpendek jarak geografis antara pemukiman penduduk dengan sentra pelayanan, juga mempersempit rentang kendali antara pemerintah daerah dengan unit pemerintahan di bawahnya. Disamping itu, pemekaran juga memungkinkan untuk menghadirkan jenis-jenis pelayan baru di Daerah tersebut seperti pelayanan listrik, Air, Kesehatan dan sebagainya

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Ali, M.Ag 2. Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Uncontrolled Keywords: Dampak Pemekaran, Pelayanan Publik, Sistem Hukum Indonesia
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: nurdin 140106001 syah
Date Deposited: 25 Sep 2018 05:13
Last Modified: 25 Sep 2018 05:13
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4979

Actions (login required)

View Item View Item
TOP