Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) (Studi Kasus di RSUDZA Banda Aceh)

Rifa Yasirah, 140106016 (2018) Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan menurut Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) (Studi Kasus di RSUDZA Banda Aceh). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan menurut Undang-Undang BPJS)
Rifa Yasirah.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Membahas tentang Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan menurut Undang-Undang BPJS)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (118kB) | Preview

Abstract

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS menetapkan bahwa Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS. BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya. Namun dalam penerapannya program jaminan kesehatan di Aceh belum sepenuhnya terwujud karena dalam praktik ternyata pemanfaatannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas layanan kesehatan oleh lembaga penyelenggara jaminan kesehatan maupun rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pelayanan kesehatan oleh BPJS di RSUDZA dan bagaimana tinjauan UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS dan tinjauan hukum Islam tentang jaminan sosial kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa hukum positif Indonesia dan hukum islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan di RSUDZA masih menuai kritikan. Salah satunya adalah pelayanan yang kurang memuaskan bagi pasien BPJS Kesehatan yang merasa dikesampingkan karena hanya menggunakan kartu BPJS Kesehatan bukan membayar tunai dan anggapan mengenai fasilitas yang belum memadai. Sedangkan menurut hukum Islam, awalnya program BPJS Kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah sempat masuk ke dalam label “haram”. Kemudian setelah diadakan sebuah rapat khusus yang mengkaji kehalalan program bantuan atau jaminan sosial BPJS Kesehatan. MUI dan peserta yang lainnya yang hadir dalam rapat tersebut telah memutuskan bahwa proses serta tindakan program BPJS tidak ada kata “HARAM”. Dan akan terus tetap dikaji nilai-nilai syariah pada BPJS Kesehatan untuk menjadi sempurna untuk memfasilitasi masyarakat yang memilih program sesuai dengan syariah.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Edy Darmawijaya, S.Ag, M.Ag 2. Dr. Jamhir, M.Ag
Uncontrolled Keywords: BPJS Kesehatan, Implementasi Pelayanan, Pelayanan Jaminan Sosial
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum > 344 Hukum Pemburuhan, Pelayanan Sosial, Pendidikan, Kebudayaan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: RIFA YASIRAH
Date Deposited: 03 Oct 2018 04:15
Last Modified: 03 Oct 2018 04:15
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5124

Actions (login required)

View Item View Item
TOP