Implementasi Larangan Kepemilikan Tanah Pertanian secara Absentee (Studi Kasus di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam)

Kota Subulussalam Kecamatan Sultan Daulat memiliki tanah pertanian yang sangat subur. Namun dalam peruntukannya masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan, seperti dengan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1964 tentang Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian Terhadap Tanah. Sampai saat ini pengimplementasian aturan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee belum terlaksana yang dimana masih banyak tanah di Kecamatan Sultan Daulat yang dimiliki oleh masyarakat yang tidak bertempat tinggal di Kecamatan Sultan Daulat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa masih banyak kepemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam dan bagaimana tindakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Subulussalam terhadap tanah absentee yang terlantar di Kecamatan Sultan Daulat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif analisis dengan pendekatan Yuridis empiris, yang bertujuan untuk melihat hukum dalam lingkungan masyarakat serta mengetahui bagaimana pengimplementasian larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee belum efektif sehinga menyebabkan banyak tanah pertanian di Kecamatan Sultan Daulat dimiliki oleh masyarakat dari daerah lain, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kebutuhan ekonomi dan kurangnya informasi yang didapat oleh masyarakat, tindakan BPN juga sampai saat ini belum ada terhadap tanah pertanian yang dimiliki secara absentee tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee di Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam sampai saat ini belum dilaksanakan.