Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Qonita Royani Salpina, 140105067 (2018) Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki dalam Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Kedudukan Pemerintahan)
Qonita Royani Salpina.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Membahas tentang Kedudukan Pemerintahan)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (578kB) | Preview

Abstract

MoU Helsinki antara Pemerintah RI dan GAM bertujuan untuk menyelesaian konflik Aceh secara damai. Pada poin perjanjian MoU Helsinki diamanatakan untuk membentuk Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan diharapkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dapat mengakomodir isi perjanjian tersebut. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan MoU Helsinki dalam pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta apakah pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statuate aprroach) dengan memahami hierarki peraturan perundang-undangan, serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah melalui kepustakaan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan data yang bersifat perspektif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan MoU Helsinki pada pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan cikal bakal dibentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagaimana telah diamanatkan pada poin perjanjian MoU Helsinki. Sebahagian ketentuan perjanjian telah diakomodir dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh, namun ada beberapa ketentuan MoU Helsinki yang tidak diakomodir atau tidak tegas diatur dalam UUPA. Secara teori seharusnya dalam konsideran memuat latar belakang dibentuknya sebuah peraturan perundang-undangan, dan konsideran haruslah memuat landasan sosiologis sebagai salah satu landasan yang mutlak dan seharusnya ada dalam setiap undang-undang. Mengenai teknis pembentukan undang-undang, maka pembentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rusjdi Ali Muhammad, SH; 2. Yenny Sriwahyuni, SH, MH
Uncontrolled Keywords: MoU Helsinki, UUPA, dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 361 Masalah dan pelayanan kesejahteraan sosial pada umumnya > 361.6 Kegiatan pemerintah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Qonita Royani Royani
Date Deposited: 11 Oct 2018 02:56
Last Modified: 11 Oct 2018 02:56
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5387

Actions (login required)

View Item View Item
TOP