Sistem Peradilan Adat dalam Kasus Pidana di Tinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur)

Zulmi Asmina, 141109147 (2018) Sistem Peradilan Adat dalam Kasus Pidana di Tinjau menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Timur). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Peradilan Adat)
ZULMI ASMINA.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB) | Preview
[img]
Preview
Text (Membahas tentang Peradilan Adat)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (741kB) | Preview

Abstract

Dalam penyelesaian kasus pidana adat di Kecamatan Kluet Timur, kebanyakan diselesaikan oleh lembaga adat, tanpa melibatkan WH dan Mahkamah Syari’ah. Ini merupakan fakta yang terjadi dalam masyarakat Kluet Timur, seakan-akan tidak adanya lembaga formal yang lebih berwenang dalam menangani kasus tersebut. Masyarakat lebih cenderung menyelesaikan suatu perkara pidana atau hukum perdata secara adat, karena penyelesaian secara adat merupakan salah satu cara untuk mempermudah segala urusan. Adapun yang menjadi rumusan masalah pertama bagaimana sistem peradilan adat dalam menyelesaikan kasus pidana di Kluet Timur? Kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap proses peradilan adat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana di Kluet Timur? Adapun metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan data lapangan (field research) dan pendekatan hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama penyelesaian hukum pidana adat di Kecamatan Kluet Timur lebih menekankan pada sistem yang damai, aman dan sistem kekeluargaan. Hal ini dilakukan dengan baik tanpa harus adanya pertikaian/konflik. Hal ini terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh perangkat gampong dan lembaga Tuha Peuet. Kedua proses penyelesaian perkara pidana di Kluet Timur sesuai dengan konsep sulh dalam hukum Islam, kesesuai penyelesaiannya berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai yang dilandaskan oleh surat perjanjian damai. adapun saran yang penulis berikan adalah kepada aparatur gampong yang memiliki wewenang dalam penyelesaian hukum adat agar lebih aktif dan arif dalam memutuskan setiap perkara adat serta masyarakat juga tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam hukum adat dan hukum Islam.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing : 1. Dra. Rukiah M. Ali, M.Ag; 2. Rispalman, MH
Uncontrolled Keywords: Peradilan Adat, Kasus Pidana Adat
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam > 2X4 Fiqih > 2X4.6 Hukum Peradilan (Qada`)
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Pidana Islam
Depositing User: Zulmi Asmina
Date Deposited: 10 Oct 2018 04:44
Last Modified: 10 Oct 2018 04:44
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5390

Actions (login required)

View Item View Item
TOP