Tinjauan Hukum Islam terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Penjualan Gas LPG Subsidi oleh Agen (Studi Kasus di Gampong Neuhen Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar)

LPG merupakan singkatan dari Liquefied Petroleum Gas yaitu hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. Pada mulanya masyarakat Indonesia menggunakan gas LPG untuk kebutuhan memasak dikarenakan program konversi oleh Pemerintah dari minyak tanah ke gas LPG 3 Kg. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan gas LPG 3 Kg maka semakin banyak pula permintaan untuk gas LPG 3 Kg tersebut. Banyaknya permintaan gas LPG 3 Kg membuat penjual untuk mencari untung lebih banyak, seperti menjual di atas HET dan juga menjual kepada pengecer lain untuk meraih keuntungan besar. Perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Di mana penjual harus menjual gas LPG 3 Kg dengan harga yang sudah ditetapkan Pemerintah dan di jual kepada masyarakat yang terdaftar di wilayah tersebut. Penjual gas LPG 3 Kg juga harus mengantongi Izin Niaga sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ingin melihat apa saja unsur-unsur tindak pidana dalam praktik jual beli gas subsidi di Gampong Neuhen Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar dan ingin melihat bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam penjualan gas subsidi 3 Kg yang dilakukan oleh agen pangkalan. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, dimana informasi atau data yang diperoleh tersebut adalah berupa pemahaman dari hasil interaksi lisan antara penulis dengan responden. Dari penelitian penulis, didapatkan bahwa praktik jual beli gas LPG subsidi 3 Kg di Gampong Neuhen merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijerat dengan hukuman takzir.