Analisis Pengawasan DINKES terhadap Pembuatan Izin P-IRT menurut Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus pada Sentral Kue Tradisional di Lampisang Kecamatan Peukan Bada)

Industri rumah tangga merupakan salah satu potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Aceh Besar dalam pembangunan daerah. Hal ini di dukung dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro. Setiap orang atau Badan usaha yang akan mendirikan industri harus memperoleh izin telebih dahulu dari Bupati/Walikota. Tapi kenyataannya masih terdapat industri rumah tangga yang tetap beroperasi namun belum memiliki izin usaha industri. Sehingga, diperlukan kajian mengenai peran Dinas Kesehatan terhadap pengawasan atas izin industri rumah tangga dan bagaimana tinjauan manajemen syariah terhadap mekanisme pengawasan kualitas produksi oleh Dinas Kesehatan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisi dengan pendekatan kualitatif, yaitu gambaran sistematis terhadap fakta-fakta akurat dan faktual, datanya diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan penelitian penulis, pengawasan terhadap perizinan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan belum berjalan secara optimal karena wilayah Aceh Besar terlalu luas untuk dijangkau dan keterbatasan jumlah personil serta belum ada sanksi yang tegas terhadap produsen yang melakukan pelanggaran, hal ini memberikan peluang bagi industri rumah tangga untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Aceh Besar terhadap usaha produksi industri rumah tangga belum sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor H.K.03.1.23.04.12.2207 Tentang pedoman tata cara penyelenggaraan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Disarankan kepada Dinas Kesehatan mengawasi setiap industri rumah tangga agar produsen tidak melakukan pelanggaran dalam memproduksi kue tradisional.