Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad Islah

Oktavi Maulizar, 140102109 (2018) Sistem Mediasi pada Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan di Desa Miruek Lamreudeup dalam Perspektif Akad Islah. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Membahas tentang Penyelesaian Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan Secara Mediasi]
Preview
Text (Membahas tentang Penyelesaian Perselisihan Kepemilikan Rumah Bantuan Secara Mediasi)
Oktavi Maulizar.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (2MB) | Preview

Abstract

Perselisihan sangat lumrah terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB yang diperuntukkan kepada masyarakat Aceh yang menjadi korban Tsunami yang menghantam Aceh beberapa tahun silam. Namun, tidak semua masyarakat yang merupakan korban Tsunami mendapatkan rumah bantuan. Hal inilah yang memicu terjadinya perselisihan kepemilikan rumah bantuan karena para pihak yang merupakan warga Desa Miruek Lamreudep merasa berhak untuk mendapatkan rumah bantuan ADB karena mereka juga merupakan korban Tsunami Aceh. Berdasarkan fakta yang ini, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana wewenang perangkat desa dalam menyelesaikan perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB secara mediasi, konsekuensi keputusan mediasi terhadap para pihak yang berselisih serta analisis perspektif akad iṣlāḥ terhadap sistem mediasi pada perselisihan kepemilikan rumah bantuan ADB di Desa Miruek Lamreudeup. Untuk menjawab semua permasalahan diatas, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dimana data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen, dan catatan lapangan yang disusun penulis di lokasi penelitian yang tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Istiadat dimana perangkat desa memiliki wewenang untuk mendamaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat secara musyawarah/mediasi dan salah satu dari perangkat desa yang menjadi pihak penengah yang mengarahkan para pihak yang berselisih untuk mengakhiri perselisihan mereka secara damai. Adapun konsekuensi dari keputusan mediasi tersebut adalah terputusnya perselisihan yang terjadi dan para pihak sepakat untuk berdamai dengan membuat perjanjian perdamaian dan melaksanakan perjanjian itu dengan semestinya. Konsep mediasi dalam hukum positif tidak berbeda dengan konsep iṣlāḥ dalam hukum Islam yang melibatkan pihak ketiga untuk mendamaikan para pihak yang berselisih. Adapun isi perjanjian dari mediasi yang telah dilaksanakan oleh para pihak, dibolehkan di dalam hukum Islam karena tujuan dari iṣlāḥ atau mediasi adalah untuk mengakhiri perselisihan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: Dr. Muhammad Maulana, S.Ag.,M.Ag Dr. Badrul Munir, Lc.,MA
Uncontrolled Keywords: Mediasi, Perselisihan Kepemilikan, Akad Iṣlāḥ
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum > 346 Hukum Perdata
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Oktavi Maulizar
Date Deposited: 23 Nov 2018 08:51
Last Modified: 23 Nov 2018 08:51
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5910

Actions (login required)

View Item
View Item