Nafkah Hak Anak oleh PNS (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh No:75/Pdt.G/2011/MS-BNA)

Bilamana terjadinya perceraian, khususnya bagi pasangan yang telah memiliki anak, maka akan timbul permasalahan, mengenai nafkah anak selama dalam masa hadhanah. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. bahwa ayahlah yang bertanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi sang anak. Namun berbeda halnya dalam Putusan Nomor :75/Pdt.G/2011/MS-BNA bahwa hakim dalam pertimbangannya menolak gugatan Penggugat kepada bekas suaminya untuk membiyayai kebutuhan hadhanah anak Tergugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menolak gugatan Penggugat dalam hal perkara nafkah hadhanah anak dalam perkara perdata No.75/Pdt.G/2011/MS-BNA. Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan hakim dalam menolak gugatan Penggugat ialah bahwa sang suami yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil telah melaksanakan kewajibannya dengan memenuhi nafkah hadhanah yaitu berupa pemberian sebuah kios miliknya dan hasil gadai sawah. Berdasarkan penelitian ini disarankan kepada hakim agar tidak hanya melihat dari suami yang telah melaksanakn kewajibannya, akan tetapi hakim juga harus melihat peraturan perundang-undangan lainnya yaitu demi kemaslahatan anaknya yang tentunya kelak membutuhkan biaya yang tidak sedikit.