Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ombudsman dalam Penyelesaian Masalah Penundaan Gaji PNS di Banda Aceh

Iga Putri Arza, 121310059 (2020) Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ombudsman dalam Penyelesaian Masalah Penundaan Gaji PNS di Banda Aceh. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Ombudsman dalam Penyelesaian Masalah Penundaan Gaji PNS di Banda Aceh)
Iga Putri Arza, 121310059, FSH, HES, 081225629436.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (3MB) | Preview

Abstract

Untuk menciptakan sistem pemerintah yang baik dan mengurangi tingkat praktek maladministrasi, dibutuhkannya lembaga eksternal yang secara efektif mampu mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintah. Maka pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintah Republik Indonesia dengan membentuk lembaga-lembaga dan lembaga pemerintahan yang baru salah satunya ialah Ombudsman. Komisi Lembaga Ombudsman dibentuk berdasarkan keputusan presiden No.44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman nasional kemudian mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pertanyaan Penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pengalokasian dana desa saat ini dan bagaimana kinerja Ombudsman dalam mengatasi ketidakpuasan masyarakat terhadap dana desa yang di anggarkan pemerintah. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) dan metode penelitian lapangan (Field Research). Kedua data tersebut disimpulkan menggunakan metode deskriptif kuantitatif melalui observasi, pemberian angket dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap kinerja Ombudsman terkait penyelesaian masalah penundaan gaji PNS, dilihat dari 7 orang responden rata-rata memilih kategori Puas dilihat dari beberapa unsur yaitu unsur prosedur pelaporan, persyaratan pelaporan, kejelasan petugas penerima laporan, kedisiplinan petugas penerima laporan, tanggungjawab petugas penerima laporan, kemampuan petugas penerima laporan, kecepatan penyelesaian kasus yang telah dilaporkan, keadilan dalam mendengarkan keluhan masyarakat, penyelesaian kasus dan hasil mediasi. Dari hasil mediasi yang dilakukan oleh pihak Ombudsman didapati bahwa penyebab terjadinya penundaan pembayaran gaji PNS karena tersendatnya dana APBA sehingga berdampak pada gaji PNS, namun setelah mediasi yang dilakukan keterlambatan pembayaran gaji tersebut tidak berlangsung lama dan segera dibayarkan oleh pihak pemerintah kepada masing-masing PNS.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. H. Nurdin Bakri, M. Ag 2. Syarifah Rahmatillah, S.Hi. M.Hum
Uncontrolled Keywords: Kepuasan, Kinerja dan Penundaan Gaji
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum > 344 Hukum Pemburuhan, Pelayanan Sosial, Pendidikan, Kebudayaan
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: iga putri Arza
Date Deposited: 09 Jul 2020 04:13
Last Modified: 09 Jul 2020 04:13
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6335

Actions (login required)

View Item View Item
TOP