Gampong di Tengah Masyarakat yang Berubah : Arah Gampong Berbasis Syariat(Studi Kasus di Kota Banda Aceh)

Kebijakan otonomi khusus dan Undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA) No. 11 tahun 2006 telah memberi ruang bagi wacana formasi sosial masyarakat gampong, yang tidak hanya menyentuh aspek formalitas eksistensi kelembagaan, tetapi juga aspek esensial kehidupan masyarakat gampong. Berbagai terobosan menindaklajuti babakan baru pembangunan politik terus dilakukan tidak hanya menyentuh aspek politik semata, namun juga pembangunan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama beberapa dekade mengalami keterpurukan. Berbagai program yang dilakukan tentunya diarahkan untuk mensinergikan sisi ideologi nilai-nilai ke-Islaman yang menyeluruh termasuk menggupayakan implementasi syariat Islam di aras kelembagaan gampong.
peran lembaga adat gampong menjadi ujung tombak dalam mewujudkan program pemerintah daerah yang menjadikan gampong sebagai basis utama terbangunnya Syariat Islam ditengah derasnya arus informasi dan perubahan global saat ini.