Hambatan Pemerintah Aceh dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA)

Ainol Marziah, 140801025 (2019) Hambatan Pemerintah Aceh dalam Mengimplementasikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Membahas tentang Hambatan Pemerintah Aceh)
Ainol Marziah.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (711kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Membahas tentang Hambatan Pemerintah Aceh)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (116kB) | Preview

Abstract

Konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia dari tahun 1976, hingga akhirnya terjadi penyelesaian pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki Finlandia di bawah mediator Martti Ahtisaari (mantan Presiden Finlandia) kedua belah pihak GAM-RI duduk bersama menentukan sikap untuk mengakhiri semua problema konflik yang terjadi di Aceh. Dalam butir-butir perjanjian Memorandum of Understanding (MoU Helsinki) Aceh diberi hak-hak khusus oleh Pemerintah Indonesia untuk mengurus Pemerintahan Sendiri (Self Government). Dalam MoU Helsinki pasal 1 ayat 1.1.2 a, b, c, d yang berperan dalam mengimplementasikan UUPA di Aceh, namun kenyataan yang terjadi belum sesuai seperti yang diamanahkan dalam MoU. Undang-Undang Pemerintahan Aceh No 11 Tahun 2006 yang mengatur tentang pemerintahan provinsi Aceh, dijelaskan lebih lanjut dalam bentuk Qanun yang dilahirkan oleh Pemerintah Aceh. Sebagai pengganti Undang-Undang Otonomi Khusus dan hasil kesepakatan damai, maka Aceh diberikan kewenangan khsusus untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis deksriptif, mencari dan menganalisis data melalui hasil wawancara, pengamatan dan dokumen. Penelitian ini menggunakan teori Balance Of Power (Keseimbangan kekuasaan/kekuatan) Sistem Balance of Power menyediakan berbagai alternatif bagi para policy makers (pembuat kebijakan), yang mengarah kepada perang atau berusaha menyelesaikan pertikaian melalui cara-cara yang acceptable melalui negosiasi. Adapun hasil penelitian yang didapatkan adalah yang menjadi faktor terhambatnya implementasi UUPA, yaitu: aspek landasan hukum, kurangnya kekompakan pemerintahan di Aceh, adanya faktor internal dan eksternal, dan perbedaan persepsi dalam memahami Undang-Undang Pemerintah Aceh. Adapun solusi terhadap permasalahan tersebut adalah melakukan advokasi/lobi dengan pemerintah pusat, melakukan kerjasama dengan semua pihak, menyamakan persepsi dan memperbaiki koordinasi antara kedua belah pihak.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Abdullah Sani, Lc, M.A 2. k Eka Januar, S. IP. M.Soc. Sc,
Uncontrolled Keywords: Pemerintahan Aceh, implementasi,UUPA
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 361 Masalah dan pelayanan kesejahteraan sosial pada umumnya > 361.6 Kegiatan pemerintah
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan > S1 Ilmu Politik
Depositing User: Ainol Marziah
Date Deposited: 25 Feb 2019 10:08
Last Modified: 25 Feb 2019 10:08
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6533

Actions (login required)

View Item View Item
TOP