Implementasi Kebijakan E-Kinerja di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh

Rezki Fadjrin, 140802024 (2019) Implementasi Kebijakan E-Kinerja di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Membahas tentang Implementasi Kebijakan E-Kinerja]
Preview
Text (Membahas tentang Implementasi Kebijakan E-Kinerja)
Rezki Fadjrin.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB) | Preview
[thumbnail of Membahas tentang Implementasi Kebijakan E-Kinerja]
Preview
Text (Membahas tentang Implementasi Kebijakan E-Kinerja)
Form B dan Form D.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (1MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia sudah menghasilkan berbagai perubahan. Pelimpahan wewenang yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah menjadi faktor dalam mempercepat reformasi birokrasi, salah satunya adalah lahirnya kebijakan e-kinerja di Kota Banda Aceh. Lahirnya kebijakan e-kinerja dikarenakan adanya pegawai yang bekerja tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan demikian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai tidak efektif, efesien, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan sampling purposive dan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada awal penerapan kebijakan e-kinerja tidak semuanya berjalan dengan lancar ada beberapa masalah yang dihadapi seperti sumberdaya manusia yang tidak bisa menggunakan teknologi berbasis elektronik karena kapasitas yang dimiliki terbatas dan non manusia seperti kurangnya fasilitas komputer dan jaringan internet; Tangapan dari pegawai juga berbeda-beda, ada pegawai yang mendukung kebijakan e-kinerja karena adanya keadilan dalam pemberian tunjangan kerja serta timbulnya persaingan kerja yang sehat antar pegawai dan ada juga yang menolak karena merasa kebijakan e-kinerja memberatkan; Faktor penghambat implementasi kebijakan e-kinerja adalah sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki belum memadai. Oleh karena itu, kekurangan terhadap sumberdaya manusia dan non manusia terus ditingkatkan seperti melakukan sosialisasi, pelatihan dan juga penambahan fasilitas komputer serta internet agar kebijakan e-kinerja dapat berjalan dengan maksimal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing: 1. Dr. Mahmuddin, M.Si, 2. Taufik, S.Sos., M.Si,
Uncontrolled Keywords: Implementasi, Kebijakan, E-kinerja
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 361 Masalah dan pelayanan kesejahteraan sosial pada umumnya > 361.6 Kegiatan pemerintah
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan > S1 Ilmu Administrasi Negara
Depositing User: Rezki Fadjrin
Date Deposited: 27 Feb 2019 09:18
Last Modified: 27 Feb 2019 09:18
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/6659

Actions (login required)

View Item
View Item