“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN NASAB ANAK ZINA”. (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH RAYUAN PUTRAJAYA KASUS NO. W-01(A)-365-09/2016)

Di Malaysia sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dan beragama Islam akan di bin/binti kan kepada “Abdullah” atau nama lain Allah. Hukum ini didasarkan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan Malaysia yang mengatakan bahwa nasab anak zina tidak boleh dinasabkan kepada bapak penzina walaupun si bapak itu mengaku bahwa anak itu adalah anak dia. Pada 3 september 2017 hakim Mahkamah Rayuan Malaysia telah membenarkan nasab anak zina kepada bapak penzina. Sehubungan itu timbul persoalan apa landasan hakim dalam menentukan penetapan nasab anak zina di Mahkamah. Kajian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan mengambil data primer dan data sekunder. penulis melakukan wawancara dengan hakim untuk menghasilkan data mengenai landasan yang digunakan hakim dalam penetapan nasab anak zina. Hasil kajian ini mendapati bahwa terdapat perbedaan antara penetapan nasab yang dilakukan oleh Mahkamah Syariah dan Mahkamah civil. Landasan yang digunakan oleh Mahkamah syariah dalam kasus ini adalah berdasarkan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Malaysia, dan hakim juga mengambil kira hukum fiqh. Tetapi, landasan penetapan nasab oleh Mahkamah civil adalah berbeda karena hukum yang digunakan oleh JPN dalam kasus ini adalah hukum civil. Oleh itu segala yang berkaitan dengan hukum Islam tidak boleh digunakan pada Mahkamah Civil. Kesimpulannya adalah kelemahan pada sistem hukum yang ada di Malaysia telah menyebabkan hal berkaitan dengan orang Islam boleh dibicarakan di Mahkamah Civil sedangkan Mahkamah Syariah yang lebih mempunyai wewenang untuk mengadili kasus tersebut. Oleh itu diharapkan terjadinya kasus seperti ini membuka mata pemerintah untuk memperbaiki sistem hukum syariah yang ada di Malaysia.