Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh)

Maghfirah, 121310040 (2018) Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran (Studi Kasus Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh). Skripsi thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[img]
Preview
Text (Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran (Studi Kasus Dinas Perindag Provinsi Aceh))
Responsibilitas Pemerintah Terhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok Pada Pelaksanaan Pasar Murah Menjelang Puasa Ramadhan Dan Lebaran (Studi Kasus Dinas Perindag Provinsi Aceh).pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (44MB) | Preview

Abstract

Kenaikan harga barang sembako menjelang puasa Ramadhan dan lebaran sudah sering terjadi yang disebabkan oleh kelangkaan dan tingginya kebutuhan barang pokok. Salah satu bentuk responsibilitas atau tanggungjawab Pemerintah dalam mengendalikan lonjakan harga adalah dengan menyelenggarakan pasar murah. Dari latar belakang tersebut melahirkan tiga rumusan masalah yaitu, pertama bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Republik Indonesia tentang penyelenggaraan pasar murah, kedua bagaimana efektifitas pelaksanaan pasar murah dalam menekan kelonjakan harga dan kelangkaan barang, ketiga bagaimana pandangan hukum Islam tentang tanggung jawab Pemerintah dalam menekan kelonjakan harga barang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan memusatkan pada pembahasan serta membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum Pemerintah dan hukum Islam tentang tanggungjawab Pemerintah dalam mengendalian harga barang kebutuhan pokok dan juga sejauh mana pengaruh pasar murah dalam menekan kelonjakan harga dan kelangkaan barang menjelang puasa Ramadhan dan lebaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, sebagai dasar hukum penyelenggaraan pasar murah, pemerintah telah menetapkan beberapa undang-undang dan peraturan untuk mengendalikan kelonjakan harga barang, diantaranya Undang-Undang No. 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dan Peraturan Gubernur Aceh No. 129 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh. Kedua, penyelenggaraan pasar murah oleh Pemerintah melalui kerjasama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Aceh dengan Perum Bulog hanya berpengaruh temporer (sementara) bagi pasar dalam mengendalikan kenaikan harga dan kelangkaan barang, karena pelaksanaan pasar murah masih bersifat insidental. Ketiga, dalam pandangan hukum Islam pasar murah sesuai dengan konsep mashlahah mursalah. Mashlahah mursalah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal, selaras dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang memperhitungkan dan tidak ada pula petunjuk syara’ yang menolaknya.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Additional Information: Pembimbing 1. Dr. Analiansyah, M.Ag 2. Arifin Abdullah, SH.i,MH
Uncontrolled Keywords: Responsibilitas Pemerintah, Harga Barang Kebutuhan Pokok, Pasar Murah
Subjects: 300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 360 Social Problems and Services (Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial) > 361 Masalah dan pelayanan kesejahteraan sosial pada umumnya > 361.6 Kegiatan pemerintah
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Hukum Ekonomi Syariah
Depositing User: Maghfirah Azhar
Date Deposited: 08 May 2019 03:40
Last Modified: 08 May 2019 03:40
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/7733

Actions (login required)

View Item View Item
TOP