Fakta sejarah Aceh menunjukkan vitalnya peran ulama dalam pengambilan kebijakan dan regulasi pada masa Kerajaan Aceh Darussalam. Bahkan manuskrip kuno Aceh memperlihatkan betapa ulama Aceh telah membuat kodifikasi hukum Islam. Kitab Mir’at al-Thullab, Safinat al-Hukkam, dan Hujjah Balighah, ketiganya merupakan contoh kodifikasi hukum Islam yang ditulis ulama di masa Kerajaan Aceh Darussalam. Kodifikasi ini memiliki kekuatan berlaku sebagai hukum positif karena ditulis atas perintah Sultan, dan memang dimaksudkan sebagai pegangan para hakim di seluruh wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Fakta di atas menunjukkan pentingnya peran ulama dalam realitas sosial di Aceh, apalagi di tengah penerapan Syariat Islam dan otonomi khusus dewasa ini. Dari itu cukup relevan jika peran ulama direvitalisasi kembali sebagai salah satu keistimewaan Aceh. Patut disyukuri, karena pemerintah pun menyambut baik sebagaimana terlihat dalam UU No. 44 tahun 1999, dan UU No. 11 tahun 2006. Namun dalam pelaksanaan, ternyata usaha revitalisasi peran ulama masih mengalami hambatan, terutama dalam proses penyusunan qanun (taqnin).