Analisis Sistem Penyelesaian Kasus Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Musyarakah (Studi Kasus Pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh)

Setiap kegiatan pembiayaan bermasalah sangat mungkin terjadi, sekalipun bank selalu melakukan evaluasi. Bahwa pembiayaan itu tidak hanya terjadi karena kelalaian yang dilakukan nasabah, akan tetapi bisa juga terjadi diluar kelalaian nasabah. Adapun yang menjadi tujuan penelitian untuk mengetahui akibat hukum yang timbul dalam produk musyarakah yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh, untuk mengetahui upaya yang ditempuh dalam penyelesaian produk musyarakah yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh, Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN. MUI No.17 Tahun 2000 terhadap penyelesaian produk musyarakah yang bermasalah pada PT. Bank Aceh cabang Banda Aceh. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), metode dengan mempergunakan penilitian jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis deskriptif. Akibat hukum yang timbul dalam pembiayaan musyarakah adalah nasabah yang menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian ini, bank berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari nasabah dan/atau siapapun juga yang memperoleh hak darinya, atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban nasabah kepada bank dalam Pasal 2 dan Pasal 6 perjanjian ini dan dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan upaya yang ditempuh dalam penyelesaian pembiayaan musyarakah yang bermasalah pada PT Bank Aceh adalah dilakukan dengan cara Penagihan melalui telepon untuk mengingatkan nasabah bahwa kewajibannya belum diselesaikan apabila dalam waktu 3 hari nasabah belum menyelesaikan kewajibannya, penagihan harus dilakukan melalui surat peringatan I (Pertama) apabila pada hari ke-4 setelah tunggakan pembayaran kewajiban, nasabah belum dapat menyelesaikan kewajibannya, Penagihan harus dilakukan melalui Surat Peringatan II (Kedua) Fatwa DSN MUI N0. 17 Tahun 2000 terhadap Penyelesaian Pembiayaan di Bank Bagi nasabah yang menunda pembiayaan, maka telah diatur dalam fatwa DSN. MUI No. 17 tahun 2000 dan sesuai yang diterapkan oleh Bank Aceh Syariah. yaitu dengan memberi peringatan sebelum diberikan sanksi berupa penyitaan barang jaminan.