Sistem Jaminan Halal Dalam Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Terhadap Penggunaan Kosmetik Waterproof Di Banda Aceh)

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan Lembaga Pengawasan Pangan Obat dan Makanan Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (LPPOM MPU). SJPH merupakan pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi produk halal. SJPH bertujuan memberikan perlindungan ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Banda Aceh terhadap status kehalalan dan penggunaan kosmetik waterproof, dan bagaimana pandangan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 terhadap status kehalalan kosmetik waterproof yang digunakan oleh masyarakat Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ditemukan bahwa banyak konsumen pengguna kosmetik waterproof tidak mengetahui akan kehalalan suatu produk kosmetik. Padahal konsumen harus mengetahui tentang kehalalan suatu produk yang mereka gunakan. Pengetahuan konsumen terhadap kehalalan kosmetik waterproof masih sangat minim. Konsumen merasa puas dengan menggunakan produk ini, karena tahan lama, tahan air, serta tidak diperlukan penggunaan secara berulang kali untuk setiap harinya. Efek negatif yang konsumen rasakan berupa alergi, jerawat, serta sulit untuk dibersihkan, sehingga harus menggunakan pembersih khusus. Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 memandang bahwa tidak semua kosmetik waterproof memiliki standar kehalalan, karena tidak memiliki labelisasi dari LPPOM MPU. Qanun Aceh ini belum sepenuhnya bisa dijalankan, karena UU No. 33 tahun 2014 belum berlaku, Peraturan Pemerintah belum selesai.