Implementasi Kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil)

Berdasarkan hasil pencapaian dalam perekaman data e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil baru mencapai 15%, dengan jumlah penduduk 78.788 yang wajib memiliki e-KTP. Namun, hingga Maret 2018 baru 6.788 orang yang melakukan perekaman dan memiliki e-KTP. Dari hasil perekaman data tersebut, dapat kita lihat bahwa belum tercapainya target perekaman secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil, dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan, implementasi kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) sudah berjalan sejak tahun 2011. Akan tetapi, masih ada beberapa masalah yang dihadapi seperti sumber daya manusia yang belum bisa menggunakan teknologi. Sedangkan, untuk fasilitas atau sarana dan prasarana masih belum memadai seperti alat perekaman data dan jaringan internet dan adanya permasalahan di tingkat pusat dalam penerbitan e-KTP. Dalam penelitian ini ditemukan beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Aceh Singkil, yaitu adanya peraturan atau regulasi pemerintah dalam menjalankan kebijakan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), adanya sosialisasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil kepada masyarakat, pembuatan e-KTP gratis, dan adanya partisipasi masyarakat dalam pembuatan e-KTP. Faktor penghambatnya adalah jumlah pegawai yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perekaman data diri. Oleh karena itu, kekurangan terhadap sumber daya manusia dan sumber daya non manusia terus ditingkatkan seperti penambahan jumlah pegawai, dan penambahan alat perekaman data, serta memperbaiki jaringan internet agar kebijakan e-KTP dapat berjalan dengan maksimal.