Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus Aceh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tugas sebagai pembantu Gubernur Aceh dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang perencanaan dan
pengendalian pembangunan daerah, dengan menjalankan fungsi perumusan kebijakan teknis, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bappeda Aceh dalam Penentuan Penyusunan Dana Otonomi Khusus dan bagaimana proses penyusunan tersebut dapat mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian adalah Kepala Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Staf Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan, Kepala Bidang
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, dan Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pembangunan Bappeda Aceh. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Bappeda Aceh dalam penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Pergub di atas. Begitu juga dengan
proses dalam penyusunan Dana Otonomi Khusus, hal tersebut sudah dilakukan sesuai Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang berdampak pada kurang optimalnya peran Bappeda sendiri dalam proses penentuan penyusunan Dana Otonomi Khusus. Pertama, kurangnya kesiapa dokumen perencanaan oleh dinas-dinas ketika proses pembahasan program
dan kegiatan pembangunan. Kedua, faktor politis di daerah yang menjadikan program dan kegiatan kurang efektif dan efisien. Ketiga, kurangnya pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi program dan kegiatan yang berdampak pada belum tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Untuk meminimalisir kendala tersebut, Bappeda Aceh berupaya menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik, adanya langkah-langkah preventif seperti akan dilakukannya rencana aksi yaitu turunan dari rencana induk, guna memaksimalkan dan mengoptimalkan Dana Otonomi Khusus, hingga komitmen yang kuat untuk meninjau ulang dinas-dinas yang tidak melengkapi dokumen perencanaan dan proyek yang bermasalah. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang dapat diimplementasikan sesuai dengan aturan dan mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.